Memoribanding . b. Kontra memori banding . c. Memori kasasi . d. Kontra memori kasasi . e. Alasan peninjauan kembali dengan disertai alasannya dan catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana. 5. Permohonan banding yang diajukan harus dicatat dalam buku register induk perkara pidana PerkaraPidana. Ketentuan tentang banding dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 233 KUHAP sampai dengan Pasal 243 KUHAP. Jangka waktu untuk mengajukan permintaan banding adalah dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (vide Pasal 196 ayat (2) KUHAP). BerandaProsedur Berupaya Hukum Perkara Pidana Banding. Penelusuran Perkara. Telusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Berita / Pengumuman Terkini. Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 H.

LANDASANHUKUM BANDING - Pasal 21 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; - Pasal 67 dan pasal 233 s.d 243 KUHAP; - SEJA No. SE-014/JA/8/1982 tentang Upaya Hukum Biasa; - KEPJA No. KEP-518/JA/11/1994 tentang Adminstrasi Perkara Tindak Pidana; - INSJA No. INS-006/JA/4/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Perkara Pidana Umum.

Dalamwaktu 14 (empat bel Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, dan dalam hal sudah dicabut tidak boleh diajukan permohonan banding lagi. PERKARA PIDANA KASASI Permohonan kasasi diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang diminta­kan kasasi
PROSEDURBANDING PERKARA PIDANA . Prosedur Banding Perkara Pidana. Telah dibaca : 1.702 Kali. Meja 2 membuat : Akta permohonan pikir-pikir bagi terdakwa. Dalam hal pemohon belum mengajukan memori banding sedangkan berkas perkara telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, pemohon dapat mengajukannya langsung ke Pengadilan Tinggi, sedangkan
BerandaProsedur Berupaya Hukum Perkara Pidana Banding. Prosedur Perkara Pidana Banding. Meja 2 membuat : Akta permohonan pikir-pikir bagi terdakwa.
Sesuaidengan Pasal 45A ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU Mahkamah Agung), pengajuan kasasi untuk perkara pidana tidak bisa dilakukan jika ancaman pidana paling lama satu tahun dan atau denda. Sehingga pastikan Anda memahami jenis ancaman perkara pidana yang dihadapi.
UPAYAHUKUM PIDANA BANDING. Perihal acara peradilan banding dalam hukum pidana diatur dalam pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHAP. Sehubungan dengan soal banding itu, apabila putusan Hakim tingkat pertama memuat perin tab "terdakwa ditahan atau membebaskan ter­dakwa dari tahanan". Perintah tersebut harus ditetapkan didalam putusan terakhir. aBEm.
  • rms39a4zwq.pages.dev/4
  • rms39a4zwq.pages.dev/79
  • rms39a4zwq.pages.dev/28
  • rms39a4zwq.pages.dev/804
  • rms39a4zwq.pages.dev/379
  • rms39a4zwq.pages.dev/284
  • rms39a4zwq.pages.dev/40
  • rms39a4zwq.pages.dev/701
  • rms39a4zwq.pages.dev/466
  • rms39a4zwq.pages.dev/855
  • rms39a4zwq.pages.dev/649
  • rms39a4zwq.pages.dev/974
  • rms39a4zwq.pages.dev/282
  • rms39a4zwq.pages.dev/876
  • rms39a4zwq.pages.dev/887

    • memori banding perkara pidana